Masa Tenang Banyak Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Calon Petahana (SANDI) Secara Masif dan Sistematis.

Malang – Begitu banyak pelanggaran dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi – Didik Gatot Subroto pada saat masa tenang Pilkada Malang Tahun 2020.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan jika Paslon Nomer 01 itu melakukan berbagai cara yang melanggar aturan hukum pada masa tenang Pilkada Tahun 2020.

Salah satu yang paling mencolok adalah adanya dugaan praktik penyelenggara Pilkada yang tidak Netral atau berpihak pada Paslon Sandi.

Temuan ini dikuatkan fakta di lapangan dimana diketahui ada Anggota KPPS yang juga merangkap sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) membagikan surat undangan disertai dengan pembagian gelas dan payung bergambar Paslon Sanusi – Didik Gatot Subroto (Sandi).

Berdasarkan penelusuran aksi KPPS yang tidak netral itu dilakukan hampir massif di seluruh kecamatan se Kabupaten Malang pada saat KPPS membagikan surat undangan kepada warga.

Temuan lain adalah bukti berupa video yang dimiliki yang terjadi di Desa Tunjungtirto. Dalam video itu juga nampak Istri Calon Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto yang menjabat sebagai kepala desa memberikan dukungan langsung kepada para guru ngaji disana.

Agenda pembagian insentif kepada guru ngaji yang merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Malang ini ditunggangi dengan arahan yel yel dukungan kepada Paslon 01 yakni Sanusi – Didik (Sandi).

Bahkan kuat dugaan jika pada masa tenang ini dimanfaatkan oleh Paslon Sanusi – Didik dengan memanfaatkan aparat dan fasilitas pemerintahan untuk mendulang suara bagi kemenangan Paslon Sandi.

Salah satu yang sedang dibicarakan publik adalah pembagian motor trail kepada para Kepala Desa di seluruh Kabupaten Malang. Pemberian motor trail yang waktunya berbarengan dengan Pilkada ini di indikasi sengaja dilakukan oleh Bupati Malang yang juga Calon Petahana yakni HM Sanusi untuk memanfaatkan dukungan dari aparat pemerintahan.

Ketua Tim Hukum Paslon Ladub di berbagai media massa menegaskan bakal melaporkan dugaan pelanggaran pilkada tersebut kepada Bawaslu dan Gakumdu. Bahkan, menurut Tim hukum Paslon Ladub apa yang dilakukan Paslon 01 tersebut merupakan tindak pidana pilkada sebagaimana diatur dalam undang – undang.

Artikel Terkait