Berita Advetorial Humas Pemkab Malang di Radar Malang tendensius Untungkan Calon Petahana

MALANG – Kampanye lewat media massa Pilkada 2020 adalah hal yang sudah diatur oleh PKPU. Mulai 22 November sampai jelang hari tenang, paslon diperbolehkan memasang iklan kampanye di media massa. Namun, beda halnya bila media massa memasang berita kampanye ‘terselubung’ dengan dalih advertorial.


Dalam edisi Jawa Pos Radar Malang dua edisi, Senin 23 November 2020 dan Rabu 25 November 2020, terdapat dugaan pelanggaran. Foto calon bupati petahana, Sanusi ditampilkan dalam dua edisi tersebut tapi tidak dalam konteks Pilkada 2020. Dalam edisi Senin 23 November 2020, foto Sanusi ditampilkan dalam berita ‘Dua Tahun, Dua Kali Smart Health Diapresiasi’ halaman 3.


Lalu, pada Rabu 25 November 2020, ditampilkan juga foto cabup petahana Sanusi di berita ‘Diakui Nasional, Sektor Pertanian Terus Dikembangkan’. Dalam caption foto ditulis, Bupati nonaktif HM Sanusi saat menerima penghargaan kawasan hortikultura. Secara jurnalistik, tidak ada kesalahan dalam berita ini.


Namun, dalam konteks Pilkada 2020, tentu ini diduga bermasalah. “Seorang cabup Pilkada, petahana, ditampilkan di media massa, tapi bukan sebagai cabup Pilkada, namun sebagai Bupati. Walaupun ada caption bupati nonaktif, fotonya kan muncul,” ujar Divisi Hukum Gerbang Madani, Angga Racha Wijaya SH.


Dia pun mengulas, media massa diperbolehkan mengunggah berita Pilkada, tapi paslon ditampilkan sebagai paslon. Sedangkan, dari dua berita tersebut, cabup Sanusi tidak ditampilkan sebagai paslon namun bupati. Padahal, Sanusi sedang nonaktif, dan plt bupati aktif adalah Sjaichul Ghulam. Sehingga, tidak seharusnya Sanusi ditampilkan sebagai bupati.
Dari sudut pandang pembaca, berita ini juga diberi framing warna yang berbeda dari berita lain di halaman tersebut. Disinyalir ini adalah berita advertorial dari Humas Pemkab Malang. “Kalau memang itu advertorial, berarti kan dari APBD. Apa boleh anggaran daerah digunakan untuk menampilkan advertorial bupati non aktif yang sedang berkampanye di Pilkada 2020?” tanya Angga.


Dia berharap Bawaslu Kabupaten Malang menyelidiki dua berita tersebut.

Artikel Terkait